REJABAR.CO.ID,  BANDUNG – Belum lama ini, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menutup tempat wisata di puncak Bogor yang dikelola oleh BUMD Jabar PT Jaswita. Menanggapi hal itu, Ketua DPD PDIP Jabar yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengatakan, pemerintah provinsi tidak boleh tebang pilih membongkar tempat usaha yang menyalahi aturan.

"PDIP tantang Gubernur Jabar untuk membongkar juga bangunan-bangunan lainnya. Yang milik swasta juga bongkar, jangan hanya yang BUMD," ucap Ono dalam diskusi Fraksi PDIP Jabar di rooftoof Sekretariat DPRD Jabar, Kamis (20/3/2025) malam.

Langkah Dedi membongkar kawasan wisata Hibisc Fantasy Puncak di Kabupaten Bogor, dinilai Ono sebagai keputusan tepat. Menurutnya, bangunan di kawasan tersebut mengurangi lahan serapan dan menjadi penyebab banjir.

Namun, ia menekankan tindakan serupa harus dilakukan juga di seluruh kawasan hulu di Jawa Barat, termasuk di Cianjur, Bandung Barat, Sumedang, dan Kota Bandung. Ono menyatakan, pelanggar harus mendapatkan shock therapy agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan ditiru oleh orang lain.

Termasuk kepada bangunan swasta yang melanggar, tegas Ono, tidak hanya disegel tetapi juga harus dibongkar. "Dengan shock therapy, maka orang yang ingin menjadikan alam sebagai bisnis semata tidak akan mudah untuk menguasainya, " ucapnya.

Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat Ketut Sustiawan menegaskan, pemerintah harus menindak tegas pihak-pihak yang memberikan izin terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan. Pihaknya mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan. "Sebagian besar musibah itu diakibatkan ulah oknum,’’ ucapnya.