REJABAR.CO.ID, BANDUNG--PemprovJabar, terus berusaha mengembangkan BUMD di Jawa Barat (Jabar) agar bisa terus tumbuh. Hal tersebut, disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Oleh Sholeh. Menurutnya, saat ini BUMD di Jabar yang sehat yaitu Bank BJB dan Migas Utama Jabar (MUJ). Sedangkan BUMD lainnya harus dikelola lebih serius.
Seharusnya, kata dia, BUMD bergerak untuk memajukan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak 2019 DPRD Jabar selalu bersinergi juga mengingatkan kepada pemerintah provisi untuk melakukan evaluasi menyeluruh BUMD yang kurang sehat. "BUMD mesti diisi oleh kalangan profesional agar lebih baik" ujar Soleh kepada Republika Selasa (23/7/2024).
Perlu diketahui, BUMD ini kerap menjadi sorotan agar berkinerja lebih baik. Bahkan, DPRD Jabar memberikan saran ke pemerintah, untuk membubarkan BUMD yang kurang produktif atau meleburkannya menjadi satu. Oleh pun meyarankan agar dibuat sebuah roadmap, agar //core business//nya berpotensi untuk meningkatkan kualitas IPM dan juga berpotensi meningkatkan PAD.
Menjelang 2025, kata dia, BUMD harus dibuat sehat dan lebih lincah lagi. Agar bisa beradaptasi dengan berbagai macam tantangan dan juga regulasi. Dengan membuat sehat BUMD, maka Jabar pun akan siap beradaptasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
"Undang-undang tersebut akan berlaku pada 2025 dan APBD Jabar akan berpotensi defisit Rp 5 hingga 6 Triliun. Dampaknya tentu akan signifikan. Karena itu mesti adanya skala prioritas," katanya.
Terkait pendidikan, Oleh pun menyoroti masih banyak anak yang kurang mampu belum bisa masuk sekolah. Karena, kurangnya tersedia sekolah menengah atas (SMA) negeri. "DPRD sudah menyampaikan ke tim TAPD agar pemprov segera memfasilitasi dan membangun sekolah di kecamatan yang tidak ada," katanya.
Untuk pendidikan non formal, kata dia, perlu ada nya insentif guru mengaji. Menurutnya guru mengaji telah menghibahkan waktu dan tenaganya untuk bangsa. "Payung hukum nya sudah ada karena kita punya perda tentang pesantren," katanya.
Di sektor kesehatan, kata dia, untuk menhindari stunting dengan melakukan pencegahan. Yakni, dengan adanya subsidi obat-obatan dan makanan yang bergizi yang baik. Pihaknya ingin, sebelum anak lahir bisa menerima makanan bergizi lewat ibunya yang sedang mengandung.
Oleh pun, meminta pemerintah agar disetiap arah mata angin memiliki RSUD yang layak. Karena Rumah Sakit Hasan Sadikin susah overload. Oleh berharap, dana APBD pun digunakan untuk kegiatan produktif. Misalnya adanya pupuk gratis, benih gratis, dan juga advokasi juga edukasi dalam hal berkebun berternak dan sebagainya. Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat akan terciptanya daya beli dan ujungnya akan meningkatkan ekonomi Jawa Barat.
"IPM Jawa Barat adalah akumulasi IPM kabupaten dan kota, oleh karena itu mesti adanya keselarasan APBD Provinsi dan APBD kabupaten kota" katanya.
