REJABAR.CO.ID, BANDUNG-- Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih periode 2025-2030, Kamis (9/1/2025). Pasangan nomor urut empat tersebut meraih suara sebesar 14.130.192.
"Menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut empat Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan dengan perolehan suara sebanyak 14.130.192 atau 62,22 persen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih periode 2025-20230," ujar Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat saat membacakan keputusan di rapat pleno terbuka di Hotel Grand Mercure Bandung, Kamis (9/1/2025).
Selanjutnya, kata dia, penetapan tersebut ditandatangani oleh semua anggota KPU Jabar dan dokumen diberikan seluruhnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih, partai politik, Bawaslu Jawa Barat hingga DPRD Jabar. "Sudah selesai, tinggal menunggu pelantikan saja," katanya.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar Aneu Nursifah mengatakan, saat ini terdapat 11 kabupaten dan kota yang mengajukan permohonan sengketa pilkada. Sidang pendahuluan sudah berlangsung dan tinggal menunggu sidang selanjutnya pada 17 Januari mendatang. "Untuk kabupaten dan kota ada 11 permohonan sengketa," kata dia.
Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi berterimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan pemilihan Gubernur Jabar lancar, tertib dan damai. Termasuk kepada tiga pasangan calon lainnya yang telah mendukung dengan tidak adanya gugatan sengketa.
"Terima kasih bagi jajaran KPUD Provinsi Jabar, jajaran TNI Polri dan seluruh unsur pemerintah yang mendukung Pilgub Jawa Barat lancar tertib dan damai. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tiga paslon 1, 2 dan 3 yang memberikan dukungan bagi saya hingga hari ini dan tanpa gugatan di MK," katanya.
Dengan tidak adanya gugatan sengketa, Dedi mengatakan hal itu mencerminkan bahwa ketiga pasangan calon memiliki keluasan cara berpikir dan pandangan terbuka serta spirit untuk membangun Jawa Barat. "Selanjutnya kita ingin melaksanakan tugas dengan cepat. Hal ini tergantung pelantikan apakah dipisahkan yang tidak memiliki sengketa atau digabung, menunggu seluruh putusan sengketa selesai," kata dia.
