REJABAR.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan, sebanyak 108 SMA terlambat mengisi pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) hingga batas akhir, yakni tanggal 31 Januari 2025. Akibatnya, para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) terancam gagal.
Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Jabar Awan Suparwana mengatakan, pihaknya telah ikut melakukan audiensi kepada Panitia SNBP di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI pada Jumat (7/2/2025) lalu. Hasilnya, Panitia SNBP memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah untuk mengisi data di PDSS sejak Jumat (7/2/2025) malam hingga Sabtu (8/2/2025) dini hari.
"Dari 99 (sekolah swasta) yang terkendala, tadi saya lihat, 77 lagi yang ada kendala. Untuk SMA negeri, dari sembilan sekolah asal, (yang) bermasalah tinggal 3 lagi," ucap Awan Suparwana saat dikonfirmasi, Sabtu (8/2/2025).
Untuk sisanya, ia mengatakan, permohonan kepada Panitia SNBP sudah diajukan agar SMA-SMA yang masih bermasalah dapat mengisi PDSS. Adapun SMA-SMA negeri yang belum melakukannya ialah satu SMA di Bekasi, SMA di Telukjambe Karawang, dan SMA Negeri 7 Cirebon.
"Masalahnya, enggak bisa mengisi raport karena finalisasi kurikulum masih terkunci. Mereka belum melakukan finalisasi kurikulum," ungkap dia.
Awan mengatakan, keterlambatan SMA dalam mengisi PDSS terjadi lantaran berbagai faktor. Ada yang terlambatan mengisi PPDS karena kelalaian petugas di sekolah dalam mengisi data. Ada pula yang bermasalah koneksi internet. Selain itu, masalah-masalah lainnya juga timbul, semisal sumber daya petugas yang terbatas dan adanya siswa yang mengundurkan diri.
View this post on Instagram
SMA-SMA yang terlambat mengisi data di PDSS tidak berarti belum sama sekali mengisi. Ia mengatakan, terdapat SMA yang sudah mengisi data hingga empat tahapan finalisasi data sekolah, data siswa, raport yang eligible, serta kurikulum sekolah.
"Di tahap akhir pengisian akhir raport, ada siswa yang sudah lengkap, tetapi ada siswa tidak terisi lengkap. Ini menyebabkan error, termasuk finalisasi kurikulum" kata Awan.
