REJABAR.CO.ID, BANDUNG-- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar), Herman Suryatman, menegaskan pergeseran APBD 2025 dilakukan secara akuntabel dan efisien, sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut, telah diamanatkan di Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
"Kami melakukan efisiensi sangat signifikan mencapai Rp 5,1 triliun dan prosesnya langsung dipimpin Pak Gunernur. Hasilnya direalokasikan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat sesuai visi dan misi Kepala Daerah, serta sejalan dengan program prioritas nasional," ujar Herman di Bandung akhir pekan ini.
Herman mengatakan, efisiensi anggaran itu digunakan di antaranya untuk pembangunan infrastruktur Rp 3,6 triliun (jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, perhubungan dan sanitasi), pendidikan Rp 1,3 triliun, kesehatan sebesar Rp 122,9 miliar, penyediaan cadangan pangan sebesar Rp 46,1 miliar. "Serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 35,5 miliar," kata Herman.
Terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa hasil efisiensi anggaran dialokasikan untuk keperluan Lembur Pakuan, dapat dijelaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. "Itu keliru dan tidak benar. Seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel, termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan. Antara lain penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni, hingga penerbitan buku budaya. Lokasinya tersebar di wilayah Jawa Barat," papar Herman.
Dijelaskan lebih jauh, terkait dengan penerbitan buku budaya, didalamnya adalah riset komprehensif budaya Jawa Barat yang dilakukan secara ilmiah yang akan melibatkan profesional dari berbagai bidang terkait. Untuk kegiatan safari pembangunan, digarisbawahi Herman bahwa, itu bukan perjalanan dinas atau kunjungan pejabat Pemda Provinsi Jawa Barat. "Ini kegiatan terobosan untuk memberikan layanan gratis jemput bola kepada masyarakat dan malam harinya sosialisasi program pembangunan melalui hiburan seni pertunjukan. Ada tuntutanannya dan ada juga tontonannya. Lazimnya seni Sunda, menghibur dan bermakna," katanya.
Herman menjelaskan, saat ini kegiatan yang dikemas dengan tagline "Nganjang Ka Warga", telah dilaksanakan 2 (dua) putaran, yakni di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dan di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. "Antusiasme warga sangat tinggi. Semua menyambut dengan riang gembira. Kegiatan Nganjang Ka Warga ini akan dilaksanakan setiap minggu dan berkeliling ke berbagai pelosok di 27 kabupaten/kota se Jawa Barat," katanya.
Disampaikan Herman, pada Pergeseran APBD 2025 tersebut telah dilakukan efisiensi perjalanan dinas sampai dengan Rp 390 miliar atau berkurang lebih dari 51 persen dari total perjalanan dinas. Pergeseran APBD 2025 Jawa Barat disusun secara transparan, serta mengikuti prosedur dan mekanisme, termasuk konsultasi ke Kemendagri sebanyak 2 kali, yakni tanggal 7 dan 14 Maret 2025, dan hasilnya telah didokumentasikan dalam risalah rapat. Setelah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2025, hasil efisiensi dan realokasi ini telah dilaporkan kepada DPRD sesuai ketentuan pada tanggal 27 Maret 2025.
