Selasa 20 May 2025 13:29 WIB

Pemkot Cimahi Butuh Rp 80 Miliar Tuntaskan Banjir

Pemkot Cimahi juga merencanakan pembangunan ground tank di titik-titik genangan

Rep: Ferry Bangkit Rizki / Red: Arie Lukihardianti
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhtia Yudisthira Meninjau Kondisi Drainase di Kawasan Jalan Jenderal Amir Machmud yang Kerap Diterjang Banjir.
Foto: Ferry Bangkit
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhtia Yudisthira Meninjau Kondisi Drainase di Kawasan Jalan Jenderal Amir Machmud yang Kerap Diterjang Banjir.

REJABAR.CO.ID,  CIMAHI -- Pemkot Cimahi membutuhkan anggaran sekitar Rp 80 miliar untuk mengatasi permasalahan banjir di berbagai wilayah Kota Cimahi. Namun, kebutuhan anggaran penanganan banjir itu sulit untuk dipenuhi dalam satu tahun.

"Jadi kita membutuhkan biaya sekitar Rp 70 sampai 80 miliar kalau Cimahi ini ingin bebas banjir sepenuhnya. Rp 80 miliar untuk Kota Cimahi ini ini hal yang cukup, kita split di setiap tahun anggaran," ujar Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, Selasa (20/5).

Baca Juga

Meski begitu, dirinya bersama Wali Kota Cimahi Ngatiyana berkomitmen untuk mengentaskan masalah banjir secara bertahap. Pemkot Cimahi juga berharap ada intervensi dari Pemprov Jabar dan pemerintah pusat.

"Kami selama 5 tahun periode kami setidaknya 60 sampai 70 persen bisa tertangani (masalah banjir). Mudah-mudahan ada intervensi baik dari provinsi maupun dari pusat sehingga ada kekuatan finansial yang lebih besar dalam rangka menyelesaikan masalah banjir dan genangan-genangan air yang selalu terjadi di jalan-jalan yang ada di Kota Cimahi," kata Adhitia.

Pemkot Cimahi juga merencanakan pembangunan ground tank di titik-titik genangan, khususnya di kawasan yang rawan limpasan air ke pemukiman warga. "Kita akan pasang ground tank di sepanjang jalan yang sering terjadi genangan air yang masuk ke arah pemukiman warga. Mudah-mudahan bisa dieksekusi dengan cepat," kata Adhitia.

Langkah berikutnya, kata dia, adalah normalisasi saluran-saluran air di lingkungan permukiman warga yang bermuara ke Sungai Cimahi. Namun, proses ini juga menghadapi tantangan karena adanya bangunan warga yang berdiri di atas saluran air. "Karena yang saya cek tadi, ada beberapa saluran yang terhalang oleh bangunan-bangunan rumah warga," katanya.

Kondisi ini membuat proses normalisasi tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Namun, Adhitia menyebutkan sudah ada komunikasi awal dengan pemerintah pusat untuk membahas langkah-langkah penertiban bangunan liar yang menghalangi jalur drainase.

"Insya Allah sudah ada sinyalemen juga dari pemerintah pusat untuk mengajak rapat vektor Cimahi dalam rangka penertiban bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas saluran air," katanya

Adhitia melanjutkan, sedimentasi di dalam saluran drainase Jalan Amir Mahmud sudah cukup parah. Hal itu menyebabkan air yang seharusnya mengalir lewat drainase malah meluber hingga ke jalan raya. Ia menambahkan, sedimen tersebut terbawa arus air dan tidak mungkin terbentuk begitu saja. Hal ini menjadi tantangan tambahan dalam upaya normalisasi yang saat ini sedang dirancang oleh Pemkot Cimahi.

"Bisa lihat juga bagaimana material sedimen yang ada di saluran renast sepanjang Jalan Amir Mahmud ini luar biasa tingginya. Normalnya drainase ini kedalamannya mungkin mencapai satu meter sampai satu setengah meter, idealnya. Yang tersisa sekarang tinggal paling 70 cm," paparnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement