REJABAR.CO.ID,  JAKARTA -- Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai, peluang koalisi besar jika jadi terbentuk di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang bergantung pada pasangan calon yang diusung. Sebab, meskipun koalisi besar tetapi belum menjamin kemenangan di Pilpres.

"Bergantung, jika Prabowo tidak mendapat lawan sepadan, maka edar kemungkinan menang, tetapi jika kemudian Anies mendapat pasangan yang bisa dianggap bagian dari pemerintah saat ini, maka Prabowo tetap kesulitan," ujar Dedi kepada Republika.co.id, Senin (3/4/2023).

Dedi mencontohkan, jika koalisi besar ini terdiri dari Gerindra, Golkar, PKB, PPP dan PAN, maka potensi calon di Pilpres ada tiga, dengan catatan PDIP maju mencalonkan diri dan satu lagi koalisi perubahan antara Nasdem, PKS dan Demokrat.

Jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Puan Maharani, dan koalisi perubahan berhasil mengusung Anies dengan pasangan yang saat ini mewakili penguasa atau pemerintah, maka komposisi itu sulit bagi Prabowo.

"Misal PDIP usung Ganjar-Puan, lalu Nasdem berhasil usung Anies-Erick, atau siapa saja yang saat ini mewakili penguasa, dengan komposisi itu Prabowo bisa saja masih belum cukup kuat. Karena itu, akan lebib baik jika Prabowo didampingi Ganjar atau Khofifah," ujarnya.

Sebelumnya, peluang terwujudnya koalisi besar semakin dekat setelah pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP Mardiono dengan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PAN, Jakarta, Ahad (2/4/2023). Dalam pertemun diketahui membahas wacana koalisi besar tersebut.

Presiden Joko Widodo juga menanggapi positif terkait wacana pembentukan koalisi besar yang merupakan gabungan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari PKB dan Gerindra.

"Saya hanya bilang cocok," ujar Jokowi dalam keterangan persnya di Kantor DPP PAN di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023).

Namun demikian, Jokowi menyerahkan seluruhnya kepada partai politik tersebut. Menurutnya, dia mendukung selama untuk kebaikan bangsa dan negara.

"Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," kata Jokowi.