REJABAR.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyebut pembentukan tim investigasi untuk merespons kontroversi terkait Ma’had atau Ponpes Al-Zaytun. Pembentukan tim investigasi itu dilakukan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menggelar pertemuan dengan ulama, kiai, ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, juga pihak terkait lainnya, Senin (19/6/2023).
Ridwan Kamil mengatakan, tim investigasi akan bekerja mulai besok untuk menggali data dan informasi seputar Al-Zaytun. Ia meminta pengurus Al-Zaytun kooperatif dan tak menghalangi kerja tim investigasi.
“Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk bertabayun atau berdialog untuk mengetahui,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, Senin (19/6/2023).
Menurut Ridwan Kamil, kerja tim investigasi itu bagian dari upaya tabayun. Ia mengatakan, data dan informasi yang dikumpulkan tim investigasi nantinya bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan.
“Kami juga tidak bisa melakukan keputusan tanpa fakta yang lengkap. Jadi, faktanya sedang dilengkapi selama tujuh hari oleh tim investigasi,” kata Ridwan Kamil.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum sebelumnya memimpin rapat untuk membahas persoalan Al-Zaytun di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, Senin (19/6/2023). Rapat ini melibatkan, antara lain para ulama, kiai, perwakilan ormas Islam, MUI Jabar.
Rapat tersebut digelar secara tertutup di Ruang Papandayan Gedung Sate. Pertemuan berlangsung hampir dua jam. “Ya, tadi pembahasan soal Al-Zaytun. Saya rapat dengan ulama dan kiai,” ujar Wagub kepada wartawan, selepas rapat.
Namun, Wagub enggan memberikan pernyataan lebih lanjut terkait rapat tersebut. Menurut dia, semua yang mengikuti rapat sepakat menyerahkan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk memberikan pernyataan.
“Untuk lebih lanjut nanti Gubernur yang akan menyampaikan. Karena apa yang diputuskan barusan (dalam rapat) belum tentu menjadi keputusan. Jadi, pemimpin yang mengambil sebuah keputusan. Gubernur yang mengambil keputusan,” kata Wagub.
