REJABAR.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku tidak setuju dengan keterlibatan Presiden Jokowi alias Pak Lurah dalam penentuan cawapres Pilpres 2024. Hal itu disampaikan karena Yusril mengetahui bahwa Prabowo akan mengonsultasikan nama-nama kandidat cawapres kepada Jokowi. 

"Menurut saya, sebenarnya tidak perlu ada hal-hal seperti itu (konsultasi ke presiden). Jadi, politik itu jangan terkesan menimbulkan satu dinasti dan jangan ada restu-restuan (presiden) seperti tadi itu," kata Yusril ketika jumpa awak media di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023). 

Menurut dia, kandidat cawapres tidak perlu mendapatkan restu presiden pejawat. Yang diperlukan justru komitmen kandidat tersebut untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan baik selama Pemerintahan Jokowi. 

Dia pun menegaskan, untuk memastikan keberlanjutan program/pembangunan, presiden tidak perlu sampai menjadikan anak sendiri sebagai pengganti. "Kontinuitas memang harus ada. Tapi, kontinuitas tidak dalam artian orang atau keturunannya," kata mantan Menteri Hukum dan HAM itu. 

Yusril mengaku, mengetahui langsung dari Prabowo soal rencana mengonsultasikan kandidat cawapres kepada Presiden Jokowi itu. Kepada Yusril, Prabowo mengaku akan menjadikan petunjuk Pak Lurah itu sebagai landasan dalam memilih sosok cawapres. 

"Pernah satu kali, beliau (Prabowo) mengatakan nanti sejumlah nama (kandidat cawapres) akan beliau konsultasikan dengan Pak Lurah. Dan nanti apa petunjuk Pak Lurah, itu akan menjadi dasar bagi beliau untuk memutuskan siapa pasangan calon wakil presiden yang akan dipilih," kata Yusril. 

Kendati begitu, lanjut Yusril, Prabowo juga berkata kepada dirinya bahwa penentuan cawapres akan dilakukan lewat musyawarah dengan melibatkan semua ketua umum partai politik pendukung. Sebagai gambaran, KIM terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PBB, Partai Gelora, dan Partai Garuda. 

Sepengetahuan Yusril, kini ada enam nama kandidat cawapres yang mencuat di internal koalisi. Tiga nama yang mencuat pertama kali adalah Menteri BUMN Erick Thohir yang diusung PAN, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan dirinya sendiri yang didukung PBB. 

Lalu, ada tiga nama lain yang muncul belakangan. Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendy yang dijagokan oleh PAN, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. 

Kemarin, Rabu (11/10/2023), Prabowo mengakui bahwa KIM baru akan menentukan sosok cawapres usai MK membacakan putusan. MK akan membacakan putusan atas permohonan uji materi dengan petitum menurunkan syarat batas usia capres-cawapres 40 tahun pada Senin (16/10/2023). 

Apabila MK mengabulkan permohonan tersebut, maka putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming bisa memenuhi syarat sebagai cawapres. Gibran kini berusia 36 tahun dan sedang menjabat sebagai wali kota Solo. Sejumlah pihak menilai, Jokowi membangun dinasti politik apabila mengizinkan Gibran menjadi cawapres.