REJABAR.CO.ID, MAJALENGKA -- Mulai awal 2024 ini, Kabupaten Majalengka secara resmi diangkat menjadi kota Indeks Harga Konsumen (IHK). Tak hanya mengukuhkan posisi Majalengka dalam ranah ekonomi, hal itu juga membawa trend yang sangat positif di awal tahun ini.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majalengka, Joni Kasmuri, pada bulan perdana tahun ini, tren inflasi sangat menggembirakan. Data menunjukkan bahwa inflasi year-on-year (y-on-y) mencapai 2,81 persen, sementara tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,06 persen.
‘’Kami bersyukur melihat pencapaian yang luar biasa ini pada Januari 2024. Majalengka telah berhasil mencatatkan angka inflasi yang positif, menjadi contoh bagi daerah lain yang juga baru diakui sebagai kota IHK pada tahun yang sama,’’ ujar Joni, dalam konferensi pers di Kantor Bupati Majalengka, Kamis (1/2/2024).
Hal itu, kata Joni, membuktikan kesuksesan dari upaya yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Majalengka dalam mengelola dan mengendalikan inflasi
Joni menilai, meski Majalengka baru saja mendapatkan status sebagai kota IHK, namun TPID-nya telah mengimplementasikan berbagai langkah konkret untuk mengendalikan inflasi,. Mulai dari rapat mingguan, pemantauan harga pasar secara rutin, hingga sosialisasi untuk mengurangi perilaku konsumtif.
‘’Momen-momen krusial seperti menjelang Ramadan, Lebaran, dan Tahun Baru menjadi fokus utama, mengingat potensi perilaku konsumtif yang dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran,’’ katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, mengaku bersyukur inflasi perdana Majalengka mencatatkan tren positif. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam menjaga inflasi Kabupaten Majalengka yang baru ditetapkan sebagai kota IHK.
Dedi mengatakan, jajarannya juga telah menyiapkan langkah strategis dalam mengendalikan inflasi kedepannya. Bahkan, para camat di Kabupaten Majalengka juga sengaja dihadirkan dalam High Level Meeting Pengendalian Inflasi bersama BPS Majalengka, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon dan lainnya.
‘’Kami juga akan mencanangkan gerakan menanam komoditas penyumbang inflasi, seperti cabai, yang melibatkan TP PKK Kabupaten Majalengka, dan menggandeng tokoh agama agar mengimbau masyarakat tidak berperilaku konsumtif karena dikhawatirkan memicu inflasi,’’ kata Dedi.
Menurut Dedi, pihaknya juga siap melakukan langkah intervensi harga pasar ketika harga kebutuhan pokok di pasaran merangkak naik. Termasuk, memberikan subsidi transportasi untuk angkutan barang sehingga harganya tidak berbeda jauh ketika di tingkat produsen dan pasaran.
‘’Peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat dan UMKM juga turut memberikan andil dalam pengendalian inflasi. Sehingga program culinary night di tiap kecamatan akan digencarkan seiring program lain yang disiapkan TPID Kabupaten Majalengka,’’ katanya.
Menurutnya, rencana untuk menjaga suplai kebutuhan pokok penyumbang inflasi juga telah disiapkan. Pasalnya, selama ini sejumlah komoditas, seperti cabai yang dihasilkan Majalengka, ternyata dikirim dahulu ke pasar induk di Cirebon, baru kemudian dijual kembali di Majalengka.
Alur semacam itu, berdampak pada tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran meski pada dasarnya merupakan produk asal Majalengka. Untuk itu, intervensi alur distribusi tersebut akan dilakukan sehingga pasokannya terjaga dan harganya pun stabil.
‘’Jadi, komoditas penyumbang inflasi yang dihasilkan dari Majalengka, wajib dijual ke Majalengka minimal 20 persennya. Sehingga tidak dikirim semua ke luar daerah, karena menurut penghitungan BPS suplai 20 persen yang dijual langsung ke Majalengka ini untuk menjaga stabilitas harga,’’ katanya.
Sementara itu, Kepala KPw BI Cirebon, Anton Pitono, memastikan kesiapan jajarannya meningkatkan kolaborasi dan sinergitas terhadap seluruh program yang dicanangkan pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan inflasi. Dari mulai kelancaran distribusi, pasokan barang, efektivitas komunikasi, dan lainnya.
‘’Selama ini, kami juga sudah berulang kali mendukung program-program pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas harga pokok dan pengendalian inflasi. Terlebih, Majalengka telah ditetapkan sebagai kota IHK sehingga support dan kolaborasi tersebut akan ditingkatkan,’’ katanya.
