REJABAR.CO.ID, BANDUNG--Dinas Pendidikan Jawa Barat merespons terkait rencana pengkajian ulang kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti. Mereka, mendukung langkah tersebut untuk memastikan sistem zonasi efektif dan produktif.
"Zonasi sudah dilakukan di PPDB dari beberapa tahun ke belakang, salah satu diantaranya zonasi daerah punya pengalaman," ujar Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono saat dikonfirmasi, Kamis (24/10/2024).
Alasan sistem zonasi muncul pada PPDB, kata Bambang, untuk menghilangkan sekolah populer atau favorit. Ia pun merespons positif rencana mengkaji ulang sistem zonasi dalam PPDB. "Menurut saya bagus tinggal bagaimana rencana program zonasi betul-betul efektif dan produktif sehingga mutu dari pendidikan di semua sekolah menjadi bagus dan merata," kata dia.
Bambang menilai sistem zonasi merupakan program yang baik akan tetapi masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Termasuk bagaimana meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik.
Dengan begitu, kata dia, harapan kualitas anak didik di Jawa Barat menjadi sama dan merata. Bambang pun mengapresiasi langkah Mendikdasmen yang akan mengumpulkan kepala dinas pendidikan daerah sehingga kementerian mendapatkan masukan terkait kondisi zonasi.
"Itu hal baik, kementerian menerima masukan di daerah bagaimana dinamika persoalan di daerah menyampaikan secara utuh untuk evaluasi dan komperhensif. Saya pikir sangat baik dikumpulkan pejabat daerah diskusi bersama untuk memastikan program siap dilumcurkan," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan, pihaknya akan mengundang para kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi untuk membahas kebijakan zonasi. Pemerintah pusat akan mendengarkan terlebih dahulu tentang pelaksanaan zonasi sebelum menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut.
"Kita akan mengundang kepala dinas pendidikan untuk nanti bertemu dengan kita. Dan kami di kementerian akan mendengarkan bagaimana sesungguhnya perlaksanaan zonasi itu di lapangan,” ucap Mu’ti kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/10/2024).
