REJABAR.CO.ID, BANDUNG--Aksi walk out dilakukan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Jabar dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Aksi walk out tersebut, dipicu atas ketidaksukaan mereka dengan pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di acara Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, yang dilaksanakan di Gedung Negara Cirebon, 7 Mei 2025 lalu. Fraksi PDIP DPRD Jabar menilai, pernyataan Gubernur Dedi mendiskreditkan lembaga legislatif.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan hal itu merupakan hak mereka. Karena, semua pihak berhak mengungkapkan tindakan mereka, termasuk Fraksi PDIP Jabar yang melakukan walk out dalam rapat paripurna, dimana dinilainya sebagai ekspresi dari kepentingan politik mereka.
"Itu hak setiap orang, mau walk out, mau tidak. Artinya setiap orang berhak, setiap partai politik, fraksi berhak mengekspresikan setiap kepentingan politik," ujar Dedi di Gedung Negara Pakuan, Jumat (16/5/2025).
Sebelumnya, aksi walk out Fraksi PDIP Jabar ini dipicu atas ketidaksukaan mereka atas pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di acara Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, yang dilaksanakan di Gedung Negara Cirebon, 7 Mei 2025 lalu. Fraksi PDIP DPRD Jabar menilai, pernyataan Gubernur Dedi mendiskreditkan lembaga legislatif.
Saat itu, Dedi membahas soal pembangunan dihadapan pada kepala desa se-Jabar. Saat itu, dia menyatakan jika dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.
"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," kata Dedi, dalam pidatonya.
"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," imbuhnya.
Dia juga menyampaikan, bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi. "Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," katanya.
Atas dasar itu, ketika rapat paripurna berlangsung, salah satu kader PDIP, Doni Maradona Hutabarat yang melakukan interupsi.
Menurut Doni, pernyataan Dedi Mulyadi telah menyinggung melukai marwah DPRD Jabar. Sebab itu, Gubernur Jabar didorong untuk memberikan klarifikasi.
"Kami merasa pernyataan Gubernur saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu sangat menyinggung lembaga ini. Ini bukan soal pribadi, ini menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat," kata Doni dalam ruang rapat paripurna.
Aksi walk out tersebut juga diikuti juga oleh Wakil ketua DPRD Jabar, Ono Surono. Meski demikian rapat tersebut tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari fraksi lainnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP Memo Hermawan berdalih, aksi walk out tersebut untuk membela marwah DPRD Jabar yang dianggap tidak ada oleh Gubernur Jabar.
"Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan, jadi kami perlu berbuat ini perlu ke pimpinan untuk mengadakan interplasi dan minta klarikasi ke gubernur. Kami membela DPRD bukan Fraksi," ujarnya usai rapat paripurna.
Semestinya, kata dia, Gubernur Jabar harus melibatkan DPRD Jabar dalam setiap kebijakan yang digulirkan. Mengingat, legislatif merupakan representasi perwakilan seluruh warga Jabar.
Selain itu, menurut Memo, eksekutif dan legislatif harus bergandengan tangan demi memajukan wilayah Jabar. Bukan saling menjatuhkan satu sama lainnya.
"Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat bukan saling meniadakan. Kami ini (DPRD Jabar) mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundangan harus dilibatkan. Berarti jangan dilecehkan. Kami Fraksi PDIP walk out demi kehormatan DPRD bukan fraksi," kata Memo.
