REJABAR.CO.ID, BANDUNG -- Bupati Bandung Dadang Supriatna menargetkan kemiskinan ekstrem di wilayahnya bisa dituntaskan hingga nol persen pada 2026. Menurutnya, salah satu kunci percepatan pengentasan kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Insya Allah, kemiskinan ekstrem yang masih menyisakan 0,5 persen ini bisa menjadi nol persen di tahun 2026,” ujar Kang DS, sapaan akrabnya, Sabtu (21/6/2025).
Berdasarkan penelitian dan pengalaman yang pernah dilakukan, menurut Kang DS, untuk menyelesaikan kemiskinan dibutuhkan anggaran sekitar Rp 50 juta per kepala keluarga (KK). Salah satu di antaranya difokuskan pada perbaikan rutilahu.
“Kami menargetkan perbaikan rutilahu di Kabupaten Bandung bisa tuntas dalam tiga tahun ke depan,” kata Kang DS.
Hingga saat ini, Pemkab Bandung telah memperbaiki 29.347 unit rutilahu yang tersebar di 31 kecamatan. Ia menegaskan, perbaikan rutilahu menjadi salah satu cara paling konkret dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah menargetkan percepatan penurunan angka kemiskinan nasional hingga 4,5 persen pada tahun 2029.
Berdasarkan data BPS per September 2024, angka kemiskinan nasional masih 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Untuk kemiskinan ekstrem, saat ini masih tersisa 0,5 persen dan ditargetkan dapat tuntas pada 2026 mendatang.
“Kalau per tahunnya turun 1 persen saja dari 24 juta jiwa, berarti tiap tahun turun 2,4 juta jiwa. Artinya ini target penurunan kemiskinannya cukup signifikan,” ujar Gus Muhaimin.
Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri Rembug Desa bertema “Pengembangan Ekosistem Ekonomi Pedesaan Dalam Pengentasan Kemiskinan” di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.
Ia menambahkan, penurunan stunting juga menunjukkan hasil menggembirakan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka prevalensi stunting turun menjadi 19,8 persen atau setara 4.482.340 balita—menurun 1,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau angka prevalensi stunting memang bisa lebih cepat penurunannya karena dalam penanganannya lebih fokus terhadap kesehatannya,” ucapnya.
Dalam percepatan penurunan kemiskinan, salah satu kebijakan strategis yang diterapkan Kemenko PM adalah membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat. Salah satunya, pembatasan penerima bantuan sosial (bansos) maksimal hanya 5 tahun.
“Setelah 5 tahun menerima bansos, warga terutama yang usia produktif, sudah harus bisa mandiri serta punya pekerjaan dan penghasilan sendiri. Kecuali manula dan penyandang disabilitas,” tegasnya.
Pemerintah, lanjutnya, juga akan melibatkan semua pihak dalam upaya menanggulangi kemiskinan, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
“Saya mohon kepada seluruh kementerian, para menteri, pimpinan BUMN, badan dan lembaga pemerintah termasuk kepala daerah, untuk melaksanakan Inpres 8 Tahun 2025 ini dengan benar-benar menaati dan memperhatikan tugasnya masing-masing,” pesan Gus Menko.
