REJABAR.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) bebas dari praktik jual beli atau pungutan hingga titipan. Oknum yang nekat melanggar bakal diberikan tindakan tegas.
Pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025/2026 sudah dimulai sejak 19-26 Juni 2025 untuk jalur domisili. Sedangkan untuk jalur mutasi, prestasi dan afirmasi dibuka 1-4 Juli 2025. Seluruh tahapan disebutkan sesuai aturan yang berlaku.
"Transparan, tidak ada titip menitip, tidak ada intervensi pihak manapun. Sehingga Disdik bisa menjalankan regulasi dengan baik," ujar Kepala Disdik KBB, Asep Dendih saat dikonfirmasi, Selasa (1/7/2025.
Apalagi, kata dia, dalam pelaksanaan SPMB ini pihaknya melalui Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail sudah menandatangani komitmen bersama kejaksaan, polisi, TNI hingga Ombusman. Hal itu dilakukan untuk memastikan SPMB berjalan titipan hingga jual beli kursi sekolah.
"Bahkan saat pengumuman Ombudsman datang ke sekolah sekolah, melihat sistem SPMB. Tujuannya tentu saja kita ingin SPMB berjalan transparan, tidak ada titip menitip, intervensi," kata dia.
Asep Dendih melanjutkan, dalam SPMB tahun ini daya tampung untuk SMPN di Bandung Barat mencapai 17.070 siswa. Jumlah itu diakuinya tidak sebanding dengan lulusan Sekolah Dasar (SD) yang mencapai 30 ribu lebih.
Sehingga bagi lulusan SD di Bandung Barat yang tidak terakomodir di SMPN melalui seleksi ini diarahkan ke sekolah swasta. Sebab menurut Asep kualitas sekolah negeri dengan swasta sama. Dirinya berharap tak ada yang sampai putus sekolah gegara tak masuk sekolah negeri.
"SPMB kali ini kuota 17.070 orang siswa, kalau kita bandingkan dengan lulus SD sekitar 30 ribu lebih. Sehingga daya tampung berbanding terbalik, jomplang. Tentu saja melihat dari itu ada siswa yang tidak diterima di negeri," kata Asep.
Sedangkan untuk jumlah sekolah negeri baik SD maupun SMP diklaimnya sudah merata di 16 kecamatan dan 165 desa se-Bandung Barat.
"Kalau melihat itu sebenarnya sudah terpenuhi sekolah negeri. Tetapi karena masyarakat mindset-nya ingin ke sekolah negeri semua, kalau melihat dari situ tetap dirasa kurang. Karena ada beberapa wilayah blank spot, padahal di sana ada swasta yang tidak terlalu jauh, tapi karena itu tadi masyarakat inginnya ke negeri semua," paparnya.
