REJABAR.CO.ID, PANGANDARAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, Jawa Barat, akan berupaya membuat prosedur soal tabungan siswa. Hal itu merespons kasus tabungan siswa di sejumlah sekolah yang tak bisa diambil.
Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengatakan kasus tabungan siswa yang tak bisa diambil tersebut tak boleh lagi terjadi. Karenanya, kata dia, pemkab berencana membuatkan prosedur agar tabungan siswa tetap aman dan dapat diambil ketika dibutuhkan.
“Kami akan minta buatkan prosedur tentang menabung di sekolah, sampai pada pengamanan uang tabungan itu,” kata Bupati di Kantor Bupati Pangandaran, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Senin (19/6/2023).
Menurut Bupati, tabungan siswa di sekolah bukanlah hal baru. Adanya masalah tabungan siswa yang tak bisa diambil, kata dia, karena pihak sekolah menyimpan uangnya di koperasi simpan pinjam. Sementara koperasi itu kondisinya tidak baik saat uang tabungan siswa akan diambil.
Sejumlah uang tabungan di koperasi itu diduga ada yang dipinjam, termasuk oleh guru. “Saya kritik, cara meminjamkannya terlalu sederhana. Kalau di bank kan ada jaminan. Lalu ada survei dulu melihat kemampuan debitur. Ini tidak,” kata Bupati.
Menurut Bupati, masalah tabungan siswa yang tidak bisa diambil ini banyak ditemukan di sekolah wilayah Kecamatan Parigi dan Cijulang. Jumlah tabungan siswa yang belum bisa diambil diperkirakan mencapai sekitar Rp 5 miliar.
Bupati mengatakan, masalah serupa sebenarnya ditemukan di wilayah kecamatan lain. Namun, kata dia, masalah di kecamatan lain relatif bisa diselesaikan saat tabungan mau diambil. Pemkab Pangandaran kini berupaya membantu mengatasi persoalan tabungan siswa yang belum bisa diambil.
Sebelumnya, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran, Darso, mengatakan, masalah tabungan siswa yang tak bisa diambil terjadi di SDN 1 Cijulang dan SDN 2 Kondangjajar, Kecamatan Cijulang. Disdikpora kemudian menginventarisasi kemungkinan masalah serupa di sekolah lainnya.
