REJABAR.CO.ID, BANDUNG--Video viral Ketua DPP APINDO Jawa Barat (Jabar), Ning Wahyu terkait maraknya premanisme yang mengganggu dunia usaha di Garut memicu aksi cepat lintas lembaga. Ning mengatakan, pihaknya juga siap meluncurkan pilot project anti-premanisme di Garut, berkolaborasi dengan Polda Jabar, Korem 062 Tarumanegara dan Forkopimda Garut.
"Kami sangat mengapresiasi respons tegas aparat dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai komitmen menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif turut ditunjukkan oleh berbagai pihak," ujar Ning dalam keterangan resminya, Selasa (27/5/2025).
Merespon soal premanisme menganggu dunia usaha tersebut, semua pihak terkait telah menggelar pertemuan. Yakni, Polda Jabar yang diwakili Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Korem 062 Tarumanegara yang diwakili oleh Kasrem Letkol Inf Hamzah Budi Susanto, S.E., M.I.P, Bupati Garut Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU, Wakil Ketua DPRD Garut Ayi Suryana, SE ; Dandim 0611/Garut Letkol Inf Andrik Fachrizal, Kapolres Garut AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K ; dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Garut Yudi Nugroho, S.H., M.H. Serta, Ketua APINDO Garut, Tedy
Golsom beserta para pelaku usaha Garut.
Dalam pertemuan itu, Ning Wahyu memberikan pemaparan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pengusaha. Bukan hanya masalah reciprocal tarif tetapi beberapa hal lain seperti tingginya biaya logistik, ketidakpastian hukum, perizinan, politisasi ketenagakerjaan, juga premanisme.
Ning Wahyu mengungkapkan bahwa gangguan premanisme bisa terjadi sejak awal proses pembangunan industri hingga tahap perekrutan tenaga kerja. "Modusnya bervariasi, mulai dari intimidasi hingga gugatan tanpa dasar hukum," katanya.
Ning menilai, akar masalah berasal dari keinginan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kegiatan industri, namun tanpa memiliki bekal kompetensi maupun pemahaman yang memadai.
Sebagai solusi jangka panjang, APINDO Jabar menawarkan pendekatan berbasis edukasi kepada masyarakat, mencakup pemahaman tentang mindset bisnis, standar kerja, kepatuhan buyer (buyer’s compliance), serta peluang usaha. Edukasi ini akan diiringi dengan pelatihan soft skill dan hard skill sebagai jalan masuk keterlibatan warga secara profesional.
Polda Jabar menyatakan siap membentuk pos pengamanan industri dan bertindak cepat terhadap setiap laporan. Korem dan Kodim berkomitmen turun langsung ke lapangan tanpa harus menunggu permintaan, sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap investor. Polres Garut menegaskan tidak memberi ruang bagi praktik premanisme di wilayahnya.
Kejaksaan Garut juga memastikan akan memberi atensi khusus pada perkara-perkara terkait untuk menimbulkan efek jera. Dari sisi regulasi dan fasilitasi, DPRD Garut mendukung percepatan pengembangan kawasan industri terpadu agar proses perizinan makin mudah.
Sementara itu, Bupati Garut beserta jajaran menyatakan dukungan penuh terhadap program APINDO, serta mengapresiasi langkah organisasi tersebut dalam mengedukasi, membina, melatih, dan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri. Terkait perizinan, Bupati telah menginstruksikan Kepada Dinas Investasi agar apabila ada proses perizinan bisa diproses dengan lancar dan tuntas.
Ning Wahyu menyampaikan apresiasi atas gerak cepat dan komitmen seluruh pihak dalam menangani persoalan ini secara kolaboratif. Ia menekankan pentingnya mengakhiri gangguan-gangguan non-substansial yang menyulitkan pengusaha, dan mendorong Garut untuk menjadi model daerah bebas premanisme sekaligus ekosistem bisnis yang sehat dan modern.
"Mari jadikan Garut sebagai contoh daerah naik kelas profesional, kolaboratif, aman bagi investasi, dan terus bertumbuh secara ekonomi," kata Ning Wahyu.
