REJABAR.CO.ID, BANDUNG-- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali melanjutkan program pendidikan karakter gelombang kedua. Sebanyak 90 siswa-siswi bermasalah akan menjalani pendidikan berbasis semi militer di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto mengatakan, berdasarkan data yang didapatkannya masih banyak orang tua murid yang menginginkan anak-anaknya untuk diberikan pendidikan karakter Panca Waluya.
"Dilanjut ini mau mulai lagi, Selasa mulai di Dodik Rindam, kemarin ada 90 yang daftar ini data sementara kita lihat hingga nanti. Dua minggu (pelaksanaannya)," ujar Purwanto, Selasa (10/6/2025).
Menurut Purwanto, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus menggelar program ini selama masih ada siswa yang membutuhkan perlakuan khusus untuk membentuk karakter kepribadiannya.
"Selagi ada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, perlakuan khusus anak-anak ini tidak tersentuh secara wajar oleh orang tua dan masyarakat kita akan berikan sentuhan cantik dari Dodik," katanya.
Sementara Sekda Jabar, Herman Suryatman menegaskan, program pendidikan karakter di Dodik Rindam III Siliwangi dilakukan dengan kurikulum khusus yang sudah disesuaikan. Artinya, proses pembelajaran normal tetap dilakukan dengan porsi yang sudah disesuaikan.
"Ini namanya Dodik, orang-orang bilang barak militer, tapi barak militernya ini bukan untuk latihan perang ya," katanya.
Menurutnya, pendidikan karakter disesuaikan dengan filosofi Panca Waluya dengan tujuan membentuk anak menjadi cageur (sehat jasmani), bageur (berperilaku baik), bener (berintegritas), pinter (cerdas dan berwawasan) serta singer (inisiatif). "Nanti anak- anak dicek kesehatannya oleh dokter, kedua dicek juga psikologisnya, diberi materi hingga memenuhi poin-poin Panca Waluya," kata Herman.
Seperti diberitakan sebelumnya, pendidikan karakter barak militer gelombang pertama digelar sejak 1-20 Mei 2025. Total ada sebanyak 273 siswa dinyatakan lulus dari Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan Purwakarta.
Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan, lulusan angkatan pertama ini merupakan bukti bahwa Pemprov Jabar serius dalam menangani karakter para siswa bermasalah.
"Jadi membangun hubungan negara dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, itu urusan rasa, bukan urusan-urusan administrasi kenegaraan. Jadi ini salah satu bukti bahwa banyak orang meragukan apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, tetapi akhirnya waktu yang menjawab," ujar Dedi.
