REJABAR.CO.ID, BANDUNG-- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memberikan tanggapan terkait 658 ribu siswa di Jawa Barat yang mengalami putus sekolah. Sebanyak 200 ribu lebih siswa diantaranya merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar.
Kepala Disdik Provinsi Jabar Purwanto mengatakan, siswa putus sekolah di Jawa Barat terjadi karena masalah yang multidimensi. Ia menyebut masalah tersebut bukan hanya terkait akses akan tetapi menyangkut ekonomi dan faktor budaya.
"Iya, persoalan sekolah kan multidimensi bukan hanya persoalan akses tapi juga soal ekonomi, tapi juga soal budaya ini yang harus diselesaikan secara holistik dan integratif perlu dilakukan mitigatif dari berbagai sektor," ucap dia saat dihubungi, Rabu (11/6/2025).
Purwanto mengungkapkan pernah menangani anak putus sekolah dengan menyekolahkan secara gratis, memberikan seragam dan tinggal di rumahnya. Akan tetapi hal itu tidak menyelesaikan masalah. "Ada faktor budaya, tiap hari anak mendapatkan uang Rp 50 sampai 150 ribu, ada yang di jalanan dan mengamen mereka lebih memilih itu," kata dia.
Meski begitu, ia mengakui masih ada anak putus sekolah karena akses dari rumah menuju sekolah yang jauh.
Ia menyebut Disdik Jabar telah menyiapkan beasiswa kepada siswa yang berada dalam kondisi ekonomi kemiskinan ekstrem agar mendapatkan akses sekolah SMA. Sedangkan di tingkat SD dan SMP harus kolaboratif dengan pemerintah kota dan kabupaten.
Purwanto menyebut anak yang putus sekolah harus terdata di tingkat desa. Ia menyebut pendekatan penanganan anak putus sekolah harus menggunakan pendekatan yang multidimensi. "Beasiswa menyiapkan Rp 25 miliar untuk anak dengan kondisi kemiskinan ekstrem, itu untuk biaya operasional sekolah dan biaya personel," kata dia.
Menurutnya, data tersebut digunakan untuk selama tiga tahun ke depan. Dengan dana tersebut, pihaknya berharap anak yang putus sekolah dapat berkurang dan mereka dapat kembali sekolah. "Kita ingin secara bertahap tentunya mudah mudahan bisa selesai dalam waktu dekat putus sekolah bisa masuk sekolah yang terancam bisa melanjutkan perlu penanganan bersama kolaboratif dengan kepala desa," kata dia.
Pada Kamis mendatang (12/6/2025), ia mengaku akan mengumpulkan kepala dinas tingkat kabupaten dan kota serta kemenag untuk menyusun data anak putus sekolah dan membuat rencana aksi.
Sebelumnya, Anggota DPRD Jawa Barat Zaini Shofari meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak hanya mengurusi program siswa bermasalah dikirim ke barak militer. Akan tetapi, ia juga meminta Dedi untuk memperhatikan kondisi siswa yang putus sekolah atau rawan tidak melanjutkan pendidikan akibat faktor ekonomi dan kemiskinan.
Hal itu ia ungkapkan menyusul adanya siswa SMA di Cirebon yang menenggak racun karena depresi tidak bisa melanjutkan sekolah. Zaini menyebut total siswa yang tidak sekolah di Jawa Barat mencapai 658.831 anak terdiri dari 246.798 anak yang berada dalam wewenang Pemprov Jabar.
