REJABAR.CO.ID, BANDUNG BARAT --Pelemahan daya beli masyarakat memukul bisnis hotel dan restoran di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Okupansi bisnis pariwisata itu anjlok sepanjang tahun 2024, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) KBB, okupansi hotel dan restoran khususnya di kawasan wisata Lembang mengalami penurunan hingga 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. PHRI juga mendapat informasi penurunan juga terjadi di sektor objek wisatanya.
"Secara umumnya penurunannya sampai 30 persen. Cuma untuk di akhir tahun kemarin turun di angka 12,7 persen menurut perhitungan kami. Khusus untuk libur akhir tahun dari tanggal 25 (Desember 2024)-1 (Januari 2025), itu yang ada di sektor dan resotan," ujar Ketua PHRI KBB, Eko Suprianto saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).
Eko membeberkan, lesunya bisnis pariwisata khususnya hotel dan restoran sepanjang tahun 2024 di Bandung Barat, karena pelemahan daya beli masyarakat. Serta, semakin bertumbuhnya tempat wisata di daerah lainnya.
"Menurut kami kondisi ekonomi yang tidak baik, daya beli masyarakat menurun emang yang sangat mendasar. Kedua bertumbuhnya tempat wisata di kabupaten atau kota lain. Jadi semakin merata pembangunan sektor pariwisata. Satu sisi kalau dilihat secara nasional alhamdulilah, daerah-daerah yang tadinya dikhawatirkan tidak bertumbuh sekarang jadi bertumbuh," paparnya.
Eko mengatakan, para pengusaha di Bandung Barat sudah mengembangkan sektor pariwisata untuk menambah daya saing. Namun nyatanya pengembangan itu tak sebanding dengan okupansi yang ternyata anjlok sepanjang tahun 2024.
"Kalau pengusaha sudah pasti akan berkompetisi. Cuma kemarin mungkin ada keterkenalan yang tadinya kaya tahun-tahun biasa bakal rame. Ternyata sekarang tidak segampang itu. Jadi akan semakin memacu semangat kami para pengusaha untuk berkompetisi," katanya.
Eko pun menyoroti peran pemerintah khususnya Pemkab Bandung Barat yang menurut Eko cukup minim. Ia mencontohkan pertumbuhan bisnis pariwisata di kawasan Cisarua dan Parongpong yang tidak diimbangi dengan infrastrukturnya.
Seharusnya, kata dia, pengembangan infrastruktur Jalan Kolonel Masturi dan Cihideung harus dilakukan pemerintah. Sehingga, bisa mendukung bisnis pariwisata. Kawasan tersebut ada larangan untuk dilalui bus besar karena jalannya yang curam dan sempit.
"Dari dulu sangat minim kontribusi dari Pemda. Harusnya kan infrastruktur karena banyak akses jalan yang tidak baik. Pemda hanya bisa memberi rambu-rambu saja, tapi nyatanya bus masih banyak yang melintas. Itu kan kontradiksi katanya KBB kawasan yang menarik pariwisata tapi tidak boleh dilalui bus. Memang tak ada teknologi lain? Di laut aja bisa dibikin tol. Masa iya kalau struktur tanahnya tidak memadai bisa diapa-apakan," papar Eko.
Selain itu, kata dia, dari sisi promosi, sejauh ini belum ada terobosan dari Pemkab Bandung Barat yang bisa mengangkat bisnis pariwisata secara keseluruhan.
"Tentu promosi pariwisata. Menurut saya yang sudah dilakukan atau sedang akan dilakukan Pemda seperti festival bunga masih minim karena belum menjadi daya tarik wisatawan dari luar daerah. Itu hanya dinikmati oleh orang-orang KBB atau Bandung Raya sekitarnya. Jadi eventnya hanya seremonial saja," paparnya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB Akhmad Panji Hernawan mengatakan, penyebab anjloknya kunjungan wisatawan ke Bandung Barat, khususnya ke Lembang dikarenakan kondisi cuaca ekstrem, lemahnya daya beli masyarakat, serta kehadiran alternatif wisata di luar Bandung Barat.
"Cuaca berpengaruh karena wisata di Bandung Barat dominan wisata alam. Jadi kalau hujan terus maka kunjungan sedikit. Terus sekarang ada banyak bermunculan wisata di tempat lain, nah biasanya pengunjung itu lebih berminat ke tempat wisata baru," paparnya.
