REJABAR.CO.ID, BANDUNG--DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) terkait penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri dalam rangka mencegah anak putus sekolah. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menilai kebijakan tersebut mengandung konsekuensi serius terhadap keberlangsungan sekolah swasta dan menuntut solusi cepat dan berbasis data.
“Kami memahami semangat pencegahan anak putus sekolah, tapi jangan sampai kebijakan ini menjadi bumerang bagi sekolah swasta yang sudah lama menjadi mitra strategis pemerintah,” ujar Ono dalam pernyataannya, Ahad (13/7).
Ono mengatakan, pemerintah harus menyadari bahwa korban dari kebijakan penambahan rombel negeri secara masif adalah ribuan sekolah swasta. Terutama, yang berada di lingkungan urban dan semi-urban yang selama ini menopang sistem pendidikan menengah.
“Sudah ada dampak nyata: menurunnya jumlah murid, potensi PHK guru honorer, bahkan ancaman gulung tikar. Jangan anggap enteng ini hanya ‘masalah teknis’," katanya.
Ono pun menyayangkan pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dalam tanggapan publik hanya mengatakan “bisa kita cari jalan lain”. “Ini bukan soal mencari jalan lain. Ini soal nasib ekosistem pendidikan kita. Tidak elok seorang Gubernur menjawab normatif dalam isu yang sangat berdampak sistemik dan menyentuh kehidupan para pendidik swasta," katanya.
DPRD Jabar mendesak agar Pemprov segera menyusun dan membuka big data pendidikan, mencakup daya tampung sekolah negeri dan swasta per kecamatan, peta kebutuhan murid, zonasi, hingga rekam jejak kinerja sekolah.
Hal ini diperlukan sebagai landasan ilmiah dan partisipatif dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan. “Sudah saatnya Jawa Barat memimpin dengan pendekatan berbasis data, bukan sekadar intuitif atau emosional,” katanya.
Ono Surono juga mengingatkan gaya kepemimpinan Gubernur agar tidak terjebak pada pendekatan satu orang yang serba bisa. "Jangan bangun gaya Superman. Bangun lah Superteam. Dunia pendidikan ini bukan panggung aksi tunggal, tapi kerja kolaboratif yang melibatkan pemda, DPRD, sekolah negeri dan swasta, serta masyarakat," kata dia.
Sebagai langkah taktis dan solutif, DPRD Jabar mengusulkan agar Pemerintah membuat moratorium penambahan rombel negeri di zona yang masih ada kapasitas swasta.
Kemudian, menyediakan subsidi afirmasi untuk murid miskin yang masuk sekolah swasta dan menggelar dialog terbuka antara Pemprov dan asosiasi sekolah swasta. "Menjadikan sekolah swasta mitra resmi dalam program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS)," kata Ono.
Ono menegaskan DPRD Jawa Barat akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berkeadilan, proporsional, dan tidak diskriminatif. "Semangat memajukan pendidikan harus diiringi dengan kehati-hatian, empati, dan ketepatan arah kebijakan," katanya.
