REJABAR.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat semakin minim peminat. Eksistensi sekolah swasta pun kian terancam dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menambah rombongan belajar (Rombel) maksimal 50 siswa dari semula 36 siswa.
Kebijakan itu turut berdampak bagi SMK Mekarwangi di Lembang, Bandung Barat dimana pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 baru menerima 10 siswa. Minimnya pendaftaran siswa baru ini telah dirasakan sejak pemberlakuan sistem zonasi.
"Terus terang sejak diberlakukan zonasi, jumlah pendaftar terus menurun. Sekarang lebih parah pascakeluar kebijakan gubernur," ujar Ketua Yayasan Mekarwangi Lembang, Ayi Enoh, Jumat (11/7/2025).
Sekolah, kata dia, sudah gencar promosi hingga menggratiskan siswa dari kalangan tidak mampu. Namun tetap saja minim siswa yang mendaftar karena lebih memilih ke sekolah negeri, utamanya sejak diberlakukannya penambahan rombel. "Sekolah kami sudah akreditasi A, pendaftaran dipermudah, iuran bulanan murah, bahkan kita juga gratiskan siswa tidak mampu," kata Ayi.
Ayi mengaku, kebijakan Dedi Mulyadi juga turut dirasakan para guru yang mengajar, mereka terancam menganggur jika kondisi ini terus dibiarkan. Ayi khawatir jika tidak ada perbaikan, sekolah malah akan tutup. "Jumlah guru dengan tenaga pengajar SMP ada 20 orangan, beberapa guru nanti dari mana yayasan mau menggaji. Ya kalau begini, sekolah juga terancam bangkrut," katanya.
Kondisi serupa juga dirasakan pengelola SMK Taruna Lembang. Jumlah calon siswa yang mendaftar masih dibawah 15 orang. Fenomena ini adalah dampak dari tidak adanya kebijakan zonasi atau distribusi siswa untuk sekolah swasta. Akibatnya, terjadi perebutan siswa antar-sekolah swasta, dan sekolah kecil yang minim fasilitas menjadi yang paling dirugikan.
"Tahun ini pendaftarnya sangat minim, baru 10 orang kalau enggak salah. Kami juga punya keterbatasan sarana karena sejak berdiri, belum pernah menerima bantuan pembangunan atau rehabilitasi gedung dari pemerintah," kata Ketua Yayasan Al Musyawarah, Undang Abdurahman.
Undang mengatakan, saat ini sekolah swasta harus bersaing dengan banyaknya sekolah swasta baru yang memiliki jurusan lebih banyak dan variatif sesuai keinginan siswa. Jika terus minim pendaftar, menurutnya sekolah swasta pun terancam bergugura.
"Dulu kami punya jurusan Keperawatan, tapi karena kalah bersaing sekarang hanya tersisa Jurusan Farmasi saja. Kalau tidak ada keberpihakan pemerintah, maka sekolah-sekolah seperti kami hanya tinggal menunggu waktu untuk gulung tikar. Ini bukan hanya soal sekolah, tapi juga soal hak anak untuk mendapat pendidikan yang merata dan adil," katanya.
