REJABAR.CO.ID, BANDUNG — Anggota DPRD Jawa Barat Iwan Koswara menegaskan dua isu besar yang menjadi aspirasi utama masyarakat adalah lapangan kerja dan sarana pendidikan. Hal ini ia sampaikan setelah melaksanakan kegiatan reses di Kota Depok dan Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, warga tidak hanya mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan, tetapi juga menaruh harapan besar agar pemerintah menambah unit sekolah baru di wilayah padat penduduk tersebut.
“Di lapangan, masyarakat rata-rata mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan. Harapan mereka sederhana, adanya lapangan kerja yang layak dan merata. Selain itu, banyak orang tua dan tokoh masyarakat yang menyuarakan kebutuhan sekolah baru, khususnya SMA dan SMK negeri. Aspirasi ini tentu harus menjadi perhatian serius,” ujar Iwan kepada Republika.co.id, Senin (4/8/2025).
Berdasarkan data dari dokumen RPJMD, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jabar masih di angka 6,75 persen pada 2024. Angka ini tertinggi ketiga secara nasional. Lulusan SMK menjadi kelompok paling rentan dengan TPT mencapai 12,74 persen.
Pemprov menargetkan penurunan TPT menuju kisaran 5,94–6,56 persen pada 2029 melalui pendidikan vokasi, penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), serta dorongan investasi padat karya, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
Iwan mengatakan masalah pendidikan menengah juga mendesak. Masih terdapat 127 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA/SMK negeri, bahkan 14 kecamatan sama sekali tidak memiliki sekolah menengah.
Pemprov menyiapkan anggaran Rp2,7 triliun untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) hingga 2029, disertai kebutuhan ruang kelas baru (RKB) yang mencapai puluhan ribu unit. "Kota Depok dan Bekasi harus termasuk wilayah prioritas mengingat pertumbuhan penduduk dan lulusan SMP yang sangat tinggi," kata Iwan.
Iwan menekankan aspirasi warga ini sejalan dengan arah pembangunan provinsi. Dia menyebut Bekasi dan Depok adalah pusat pertumbuhan dengan angkatan kerja besar sekaligus jumlah pelajar yang terus meningkat.
"Karena itu, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan sekolah baru harus menjadi prioritas utama agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat bawah,” kata Iwan.
