Fokus Atasi Ketimpangan
Taufik juga menyoroti ketimpangan pertumbuhan antarwilayah yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurutnya, ketergantungan pada kawasan industri lama seperti Bekasi, Karawang, dan Bogor harus segera diimbangi dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, pesisir, serta perdesaan berbasis pertanian dan pariwisata.
“Pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah yang merata. Kita tidak bisa membiarkan ketimpangan makin dalam hanya karena fokus pembangunan terpusat di koridor industri lama,” ujarnya.
Selain itu, ia menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan atau pengangguran. Untuk itu, ia menekankan pentingnya keterkaitan antara investasi dengan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang adaptif terhadap kebutuhan pasar.
“Kalau tenaga kerja kita tidak siap, maka yang diuntungkan dari investasi itu bukan warga kita. Ini yang harus kita cegah,” ucap dia.
Taufik pun menegaskan DPRD, khususnya melalui Pansus RPJMD, mengambil sikap kritis namun konstruktif terhadap target ambisius tersebut. Bagi DPRD, target 7,95 persen harus menjadi pemicu konsolidasi kebijakan, bukan sekadar janji politik.
“Angka ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi disiapkan bersama. Ini bukan hanya tantangan teknis, tapi ujian kolektif atas kemampuan kita membangun sistem pembangunan yang tangguh,” kata dia.