Rabu 16 Jul 2025 21:38 WIB

Proyeksikan PAD Rp 19,3 Triliun pada 2025, Pemprov Jabar Perkuat Sinergi dengan Kabupaten/Kota

PAD 27 kabupaten kota pada 2025 diproyeksikan bisa capai Rp 38 triliun

Red: Arie Lukihardianti
Sejumlah warga memadati di Samsat Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Ilustrasi)
Foto: Republika/Prayogi
Sejumlah warga memadati di Samsat Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Ilustrasi)

REJABAR.CO.ID,  BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) fokus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi pendapatan. Agar target pertumbuhan ekonomi pada 2029 bisa tercapai.

Menurut Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna, semua target yang ditetapkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, tertuang dalam tema besar perlu dukungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. Artinya, semua pihak termasuk kabupaten kota memiliki kepentingan yang sama agar bisa merealisasikannya. Muara akhirnya adalah kesejahteraan Masyarakat. “Sinergi peningkatan PAD, terutama melalui opsen PKB dan BBNKB, bisa menjadi salah satu kunci utama,” ujar Asep kepada wartawan, Rabu (16/7/2025).

Baca Juga

Proyeksi Pendapatan Daerah 2025, kata Asep, untuk total 27 Kabupaten Kota sebesar Rp 106, 40 Triliun sedangkan pendapatan provinsi Rp 30,9 triliun. Sedangkan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 untuk 27 kabupaten kota sebesar Rp 38 triliun dan PAD provinsi sebesar Rp 19,3 triliun.

Asep meyakini regulasi mengenai Opsen PKB dan BBNKB memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD kabupaten/kota. Dari sisi rencana target opsen dan cost sharing kabupaten/kota pada 2025 berdasarkan perubahan, berada di angka Rp 107,5 miliar.

Di sisi lain, Asep menyebut upaya transformasi layanan dan pengambilan keputusan dengan pendekatan digitalisasi terus berjalan. Selain itu, akan ada eksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal, dengan fokus pada pemetaan objek dan subjek pajak baru, penguatan regulasi, serta inovasi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi kemitraan strategis. Sinergi yang terbangun, mengedepankan penyatuan data, penyelarasan kebijakan dan pelaksanaan program bersama di lapangan. “Beberapa waktu lalu semua ini sudah dibahas dalam rapat koordinasi bersama semua jajaran di Bapenda Jabar,” katanya.

Perlu diketahui, Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi sendiri, sudah menentukan tema Pembangunan tahun 2025 hingga 2029. Tema besarnya adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola.

Tahun pertama kepemimpinan Dedi Mulyadi, berkonsentrasi pada penguatan fondasi aksesibilitas layanan dasar. Lalu, berlanjut pada pemerataan distribusi akses layanan dasar, kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Tahun 2028, mulai mengarah pada peningkatan sumber daya ekonomi berbasis lingkungan. Kemudian, pada 2029 memasuki peningkatan daya saing daerah. Semua itu diiringi dengan pertumbuhan ekonomi di semua daerah di Jabar.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement